Formulasi Strategi TIK

Visi TIK
Misi TIK
Tujuan TIK
Strategi TIK
Program

Untuk merumuskan strategi TIK, terlebih dahulu ditetapkan visi dan misi TIK yang diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Visi TIK

"Penerapan e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka akselerasi menuju Sumatera Utara yang bermartabat".

Misi TIK

"Membangun e-Government yang handal dan mengimplementasikannya untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuju masyarakat yang maju dan bermartabat".

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kemudian disusun tujuan dan strategi TIK yang merupakan cara pencapaian visi dan misi tersebut.

Tujuan TIK

  1. Menyediakan layanan Pemerintah Provinsi yang mudah diakses masyarakat, dunia usaha, dan institusi pemerintahan;
  2. Mengimplementasikan aplikasi dan sistem yang bersifat umum untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan Provinsi; dan
  3. Mendorong transformasi berkelanjutan jangka panjang melalui inovasi, kemitraan publik-swasta, dan partisipasi masyarakat.

Strategi TIK

  1. Membangun infrastruktur teknologi informasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan permintaan yang berkembang untuk ekspansi di masa mendatang;
  2. Mengembangkan aplikasi yang mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemprovsu;
  3. Mempersiapkan sumber daya manusia dalam berbagai keahlian teknologi informasi untuk menangani operasional sistem informasi/ teknologi informasi (SI/TI) di lingkungan Pemerintah Provinsi.
  4. Merancang dan mengimplementasikan tata kelola yang menjamin keberlangsungan operasional pelayanan SI/TI.

Masing-masing strategi di atas kemudian dijabarkan ke dalam program-program sebagai realisasi penerapan strategi-strategi tersebut.

Program

Strategi 1:

  1. Menata ulang dan mengembangkan jaringan internal antar PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
  2. Menyediakan koneksi internet secara terpusat melalui jaringan internal.
  3. Mengimplementasikan standar keamanan sistem jaringan .

Strategi 2:

  1. Membangun dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan blueprint sistem aplikasi e-Government untuk pelayanan kepada masyarakat, dunia bisnis, dan lingkungan pemerintahan, yaitu:
    1. Sumut Portal, Aplikasi pengembangan dari yang telah ada untuk dapat menjadi aplikasi gerbang masuk ke semua informasi tentang provinsi Sumatera Utara dan semua pengurusan administrasi perijinan secara elektronik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sistem ini menghubungkan Sistem Administrasi Kependudukan, Perijinan, Pendidikan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Komunitas Masyarakat, Pengaduan Masyarakat, Sarana Umum, Sistem informasi kesehatan, e-Learning, dan UKM ke dalam satu pintu.
    2. Sistem Aplikasi Perkantoran,
      1. eOffice adalah aplikasi surat menyurat secara elektronik, dimana ketika surat diterima sampai dibalas kembali menggunakan aplikasi, manfaat aplikasi ini adalah tidak perlunya tumpukan kertas surat diatas meja, para pengguna dapat melakukan disposisi surat dari mana saja dan kapan saja. Sistem ini merupakan pengembangan dari sisten yang telah ada dengan dapat di integrasikan dengan sistem ekinerja untuk mengetahui kinerja dan beban kerja pegawai dalam menjalankan administrasi perkantoran.
      2. eRapat adalah aplikasi management rapat, sehingga pengalokasian tempat, hasil rapat (notulen), absensi rapat dan lainya di kelola secara elektronik dan dapat di integrasikan pada sistem ekinerja dan sistem kepegawaian
    3. Sistem Informasi Dokumen, merupakan aplikasi untuk mendigitalisasi seluruh dokumen penting dan di simpan dalam sistem arsip yang mudah untuk di akses dan tidak rentan terhadap pengaruh usia dokumen. Sistem ini dapat juga di gunakan sebagai menyimpan produk hokum dan peraturan untuk dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.
    4. Sistem Informasi Koordinasi dan Kolaborasi, merupakan aplikasi management project yang digunakan untuk dapat mengkoordinasikan dan mengkolaborsikan haril yang dicapai untuk mengerjakan suatu project.
    5. Sistem Management Pelaporan, merupakan aplikasi untuk membantu penyusun berbagai laporan, seperti laporan perjalan dinas, laporan perkembangan project (terintegrasi dengan sistem informasi koordinasi dan kolaborasi), laporan kegiatan mingguan atau bulanan dan laporan yang di tentukan lainnya, sehingga laporan akan terdokumentasi baik dan mudah untuk membuat laporan karena menggunakan template yang sama dan dapat digunakan dari mana saja.
    6. Sistem Informasi Kependudukan, Sistem ini telah ada tetapi penggunaan belum optimal, untuk itu pengoptimalan sistem ini dengan memanpaatkan untuk berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat menggunakan akses Nomor Induk Kependudukan. Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan akes menggunakan NIK. Bahkan KTP dan Kartu Keluarga tidak perlu ada di dompet tetapi hanya perlu menginstal aplikasi ini dan menyimpannya dalam smart phone.
    7. Sistem Informasi Perpajakan dan Restribusi,
      1. ePajak, merupakan aplikasi untuk pembayaran pajak yang dipungut oleh pemertitah provinsi selain pajak kendaraan bermotor seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar dan pajak rokok.
      2. eSamsat, merupakan aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan turunannya. Aplikasi ini telah ada untuk di kembangkan dengan terintegrasi dengan sistem kependudukan, sistem pendapatan daerah dan sistem etilang pada kepolisian
    8. Sistem Perizinan, merupakan aplikasi yang telah ada untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin yang dalam wewenang provinsi. Pengembangan aplikasi ini dengan mengintegrasi dengan perbankan dan menggunakan financial technology (FinTech) sehingga tidak ada lagi pembayaran tunai.
    9. Sistem Informasi Bisnis dan Inventasi, merupakan panduan bagi investor untuk berinvestasi di daerah tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Seluruh Indonesia. Informasi ini disajikan oleh Direktorat Pengembangan Potensi Daerah di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pengembangan aplikasi ini dengan membangun dashboard pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota kemudian mengintegrasikan pada Sumut Portal sehingga informasi dapat lebih mudah diakses oleh investor yang akan menanamkan modalnya di provinsi Sumatera Utara.
    10. Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat, sistem pengaduan masyarakat ini dengan menggunakan multiinterface, interface mobile apps, web, medsos dan call center. Walaupun penampungan pengaduan dilakukan berbagai interface tetapi ekskalasi aduan menggunakan satu sistem informasi yang terintegrasi pada OPD dan kabupaten/kota.
    11. Sistem Informasi Publikasi Umum dan Pemerintahan, merupakan aplikasi web dan mobile apps. Publikasi seluruh kegiatan dengan menggunakan aplikasi ini. Untuk login dengan NIP dapat mengakses infomasi pemerintahan yang bersifat internal pemprovsu. Aplikasi ini teritegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.
    12. Sistem informasi Administrasi DPRD, merupakan sistem informasi anggota dewan terkait program kerja, penjaringan inspirasi publik dan jadwal-jadwal anggota DPRD. Pada sistem ini juga memuat informasi tentang profile anggota dewan dan partai serta komisi-komisi yang ada di DPRD, sehingga masyarakat mengetahui siapa yang mewakili mereka di legislative.
    13. Sistem Informasi PEMILU daerah, merupakan sistem informasi yang memuat profil calon anggota dewan dan calon pimpinan daerah. Pada aplikasi ini akan terintegrasi dengan sistem informasi daftar pemilih pada KPU.
    14. Sistem Informasi katalog Hukum, Peraturan Dan Perundang-Undangan, merupakan aplikasi arsip khusus Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan yang dapat memberikan bantuan pada yang membutuhkan informasi tentang produk hukum. Pada sistem ini juga terintergrasi dengan eArsip dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Nasional
  2. Menggunakan portal web sebagai pintu mendapatkan informasi umum pemerintahan dan akses terhadap aplikasi yang terkait layanan publik dan dunia bisnis.

Strategi 3:

  1. Perekrutan tenaga TI untuk mengisi kekurangan staf dengan kualifikasi yang belum dimiliki.
  2. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memenuhi SDM bidang TI.
  3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk staf Tl dan non Tl (pengguna)
  4. Memfasilitasi pengembangan dan berbagi-pakai pengetahuan staf TI yang didukung oleh sistem Knowledge Management.
  5. Mengembangkan budaya SI/TI di lingkungan organisasi Pemerintah Provinsi.

Strategi 4:

  1. Menetapkan chief information officer (CIO) di lingkungan Pemerintah Provinsi.
  2. Memastikan struktur organisasi yang tepat untuk menjamin pelayanan TI yang optimal.
  3. Membentuk Dewan Smart Province yang memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan serta menjadi mediator antar pemangku kepentingan.
  4. Membuat kebijakan yang diperlukan untuk memastikan terselenggaranya pengimplementasian e-Government secara berkelanjutan.
  5. Mengembangkan prosedur operasi standar (SOP) untuk semua aktifitas pelayanan TI pusat dan pelayanan unit kerja terkait TI.
  6. Mengimplementasikan sistem keamanan infrastruktur jaringan dan aplikasi.
  7. Melakukan audit TI secara berkala untuk menjamin seluruh sistem berjalan dengan baik.

 

Tambahkan komentar


Kode keamanan
Refresh

© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara