Penghargaan

DIPEROLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

 

                Penghargaan Satya Lencana Pembangunan

 

 25mei k3

 

Bidang

Koperasi dan UKM

Diserahkan oleh

Presiden R. I

Tanggal

12 Juli 2017

 

  

                                                                                    Penghargaan Pembina Olahraga Terbaik

 
                18desember gubsuape

Bidang

 Pemuda dan Olahraga

Diserahkan oleh

 Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Tanggal

 09 September 2017

   

                                                                                     Penghargaan Hari Anti Narkoba Internasional 2017

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

 Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Diserahkan oleh

 Menko Polhukam R.I.

Tanggal

 13 Juli 2017
 

  

                                                                                                  Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial

 

  18desember gubsuape

Bidang

Pembangunan Bidang Kesehatan Melalui Donor Darah Sukarela

Diserahkan oleh

Wakil Presiden R. I

Tanggal

19 Februari 2017
   

  

                                                                                                 Penyematan Baret dan Brevet Kehormatan TNI

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

Pertahanan

Diserahkan oleh

Panglima TNI

Tanggal

19 Mei 2017
 

  

                                                                               Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

 Pengelolaan Keuangan

Diserahkan oleh

 Badan Pemeriksa Keuangan R.I.

Tanggal

 30 Mei 2017
 

  

                                                                                  Penghargaan TOP Pembina BUMD

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

 Badan Usaha Milik Daerah

Diserahkan oleh

 

Tanggal

 24 Mei 2017
 

  

                                                                                  Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 18desember gubsuape

 

Bidang

Ketenagakerjaan

Diserahkan oleh

Menteri Ketenagakerjaan R. I.

Tanggal

19 Juli 2017
 

  

                                                                                          Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

Hukum dan HAM

Diserahkan oleh

Menteri Hukum dan HAM R. I.

Tanggal

8 Desember 2016
   
                                                                                          Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

 Pengelolaan Keuangan

Diserahkan oleh

 Badan Pemeriksa Keuangan R.I.

Tanggal

 7 Juni 2016
   
                                                                              Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Kategori Provinsi

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

 Pengendalian Inflasi

Diserahkan oleh

 Presiden R. I.

Tanggal

 4 Agustus 2016
   
                                                                            Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 

 26november pedulikonsumen

 

Bidang

 Ketenagakerjaan

Diserahkan oleh

 Menteri Ketenagakerjaan R. I.

Tanggal

 18 Mei 2016
   
                                                                            Penghargaan Anugerah Bunda PAUD - TPKK

 

18desember gubsuape

 

Bidang

 Pendidikan Anak Usia Dini

Diserahkan oleh

 Ibu Negara Iriana Joko Widodo

Tanggal

 29 September 2016
   
                                                                            Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Madya

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diserahkan oleh

 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R. I.

Tanggal

 21 Desember 2016
   
                                                                                         Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

 Pengelolaan Keuangan

Diserahkan oleh

 Badan Pemeriksa Keuangan R.I.

Tanggal

 12 Juni 2015
   

                                                          Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Kategori Provinsi 

 

 18desember gubsuape

 

Bidang

 Pengendalian Inflasi

Diserahkan oleh

 Presiden R. I.

Tanggal

 27 Mei 2015
   
                                                                                          Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 

25mei k3

 

Bidang

 Ketenagakerjaan

Diserahkan oleh

 Menteri Ketenagakerjaan R. I.

Tanggal

 10 September 2015
   
                                                                                         Penghargaan Pembangunan Kawasan Industri

 

25mei k3

 

Bidang

 Perindustrian

Diserahkan oleh

 Menteri Perindustrian R. I.

Tanggal

 17 Desember 2015
   

 

Pemeringakatan e-Government Indonesia (PeGI)

Peringkat PeGI Provinsi
Peringkat PeGI Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Tentang PeGI dan Dimensi Asesmen

 

Peringkat PeGI Provinsi

Tahun

Peringkat Sumatera Utara

2015 9
2014 8
2013 8
2012 19

 

 PeGI 2015 PROVINSI

 HASIL PeGI PROVINSI 2014

 

 

Peringkat PeGI Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

 

Tentang PeGI dan Dimensi Asesmen

 

Tujuan penyelenggaraan PeGI antara lain adalah untuk memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK melalui evaluasi yang  utuh, seimbang, dan obyektif, serta  untuk memperoleh peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Peserta pemeringkatan dikelompokkan sesuai dengan jenis insitutisi  seperti  pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, dan lembaga non kementerian. Asesmen menggunakan 5 (lima) kriteria utama yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kelima dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam penilaian.

 

Dimensi tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan

  1. Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-government
  2. Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk nyata dari  dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal
  3. Dokumen dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan dari: arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi e-government di lingkungan instansi peserta
  4. Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya
  5. Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang dievaluasi dalam dimensi kebijakan

2. Kelembagaan

  1. Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK
  2. Evaluasi Dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap antara lain:
    1. Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik.
    2. Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas dan Fungsi
    3. Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
    4. Adanya kewenangan yang cukup sehingga lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengendalian dan pengawasan dari pengembangan dan implemenasi TIK di instansi peserta.

3. Infrastruktur

  1. Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.
  2. Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap:
    1. Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak
    2. Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet)
    3. Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook dan lain lain)
    4. Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon, sms dan lain lain
    5. Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.

4. Aplikasi

  1. Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-government secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office).
  2. Evaluasi Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi e-government yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi peserta.
  3. Kelompok aplikasi yang dievaluasi:
    1. Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain
    2. Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain
    3. Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain.
    4. Pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan, dan lain-lain.
    5. Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
    6. Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.
    7. Kepemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.
    8. Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.
    9. Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan, ketenaga-kerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial
    10. Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.
  4. Pertimbangan dalam evaluasi aplikasi
    1. Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku kepentingan yang dilayani
    2. Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain.
    3. Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal
    4. Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi).
    5. Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak pihak lain.

5. Perencanaan

  1. Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan
  2. Evaluasi Dimensi Perencanaan dilakukan terhadap:
    1. Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekansime kerja yang baku dan teratur)
    2. Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang
    3. Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan

Tambahkan komentar


Kode keamanan
Refresh

© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara