SOP Pelayanan Informasi Publik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA

 

A. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. UU KIP mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Untuk memberikan pelayanan informasi, maka setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Provinsi Sumatera Utara menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya SOP ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif, sehingga hak dan kewajiban badan publik maupun pemohon informasi dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuan UU KIP.

 

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeloaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);

- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/292/KPTS/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan SOP ini adalah sebagai acuan dalam hal ruang lingkup hak, wewenang dan tanggung jawab PPID Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan penyusunan SOP ini adalah :

- Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dengan memberi jaminan terhadap hak publik dalam memperoleh informasi yang berkualitas;

- Memberikan standar bagi PPID Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

- Meningkatkan pelayanan informasi publik khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

 

D. PENGERTIAN

Dalam SOP ini terdapat istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaan lainnya.

3. Badan Publik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemprovsu adalah satu entitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perangkat daerah lainnya yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID Provsu adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penerimaan, pengumpulan, penyimpanan, verifikasi, uji konsekuensi, pelayanan dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi Pemprovsu.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penerimaan, pengumpulan, penyimpanan, verifikasi, uji konsekuensi, pelayanan dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di Lingkungan SKPD Pemprovsu.

7. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakna informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

8. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang ditetapkan terkait proses penyelenggaraan tugas Pemprovsu khususnya terkait pelayanan informasi publik.

10. Sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara Pemprovsu dan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi sebagaimana diatur UU KIP.

 

E. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan cara sederhana. Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas. Dalam rangka peningkatan layanan informasi, Pemprovsu membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

 

F. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun asas pelayanan informasi publik Pemprovsu, yaitu :

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

 

G. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provsu masuk dalam kelompok pelayan jasa, yaitu menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

 

H. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan harus ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun Standar Pelayanan Informasi Publik PPID Provsu adalah sebagai berikut :

1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informai perlu didukung oleh front office dan back offfice yang baik :

a. Front office dilaksanakan oleh Sekretariat yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung menggunakan media surat, telepon, fax atau email/website.

b. Back office, meliputi :

1. Bidang Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;

2. Bidang Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan

3. Bidang Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

2. DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Provsu melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media surat, telepon, fax atau email/website.

3. WAKTU PELAYANAN PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Provsu menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik. Adapun hari dan waktu pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

a. Senin s/d Kamis : 08.00 - 15.00 Wib (Istirahat : 12.00 - 13.30 Wib)

b. Jumat : 08.00 - 15.00 Wib (Istirahat : 12.00 - 14.00 Wib)

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan permohonan informasi. PPID Provsu akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait informasi yang diminta serta biaya yang dibutuhkan. PPID Provsu juga dapat meminta penambahan waktu penyelesaian permohonan informasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja disertai dengan alasan tertulis perihal keterlambatan pemberian informasi.

c. Jika pemohon informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan materi informasi yang diberikan. Tetapi apabila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

5. BIAYA/TARIF PPID

Provsu menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan dokumen dan pengiriman dokumen ditanggung sepenuhnya oleh pemohon informasi.

6. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelayanan informasi publik, pemohon informasi dibantu oleh petugas informasi pada desk layanan informasi publik yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan terkait UU KIP dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

7. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan hasil Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik untuk disampikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya PPID Provinsi Sumatera Utara setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Atasan PPID Provinsi Sumatera Utara.

Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan inforamsi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik sidertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Provsu berdasarkan alasan berikut:

a. Permohonan informasi ditolak;

b. Informasi berkala tidak disediakan;

c. Permintaan informasi tidak ditanggapi;

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. Permintaan informasi tidak dipenuhi;

f. Biaya yang dikenakan tidak wajar; dan

g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

 

I. KEDUDUKAN PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

a. PPID Provsu berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara;

b. Susunan keanggotaan PPID Provsu terdiri dari Atasan PPID Provsu, PPID Provsu, Sekretaris, Koordinator Bidang Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi, Koordinator Bidang Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi, Koordinator Bidang Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi;

c. PPID Provsu dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Lingkungan SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;

d. PPID Pembantu pada Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

e. Susunan keanggotaan PPID Pembantu terdiri dari Atasan PPID Pembantu, PPID Pembantu, Sekretaris, Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi, Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi, Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi.

baganppid

 

J. TUGAS DAN WEWENANG

PPID Provsu bertugas:

a. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;

b. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari PPID Pembantu;

c. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh PPID;

d. mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;

e. mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami;

f. mengkoordiasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;

g. mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

h. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;

i. melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan.

j. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas PPID Provsu berwenang:

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan UU KIP;

b. meminta dan memperoleh informasi dari PPID Pembantu;

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

 

K. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, pengklasifikasian informasi dan pelayanan informasi.

a. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja. Informasi yang dikumpulkan merupakan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugaspokok dan fungsi masing-masing. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip.

Pengumpulan informasi dimulai dari tiap unit kerja dan dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut :

1) Mengenali tugas dan fungsi unit kerjanya;

2) Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja;

3) Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan

4) Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumentasi.

Pengumpulan informasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1) Informasi di unit kerja merupakan tanggung jawab pimpinan unit kerja yang dikelola oleh PPID Pembantu;

2) Setiap pejabat harus membuat catatan pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikannya secara baik (secara elektronik maupun non elektronik) dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Provsu untuk kepentingan pelayanan informasi;

3) Dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas pengumpulan, pendokumentasian dan pengkalisifikasian informasi, setiap PPID Pembantu menunjuk petugas informasi.

 

b. Pendokumentasian Informasi

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna membantu PPID Provsu dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan tahapan sebagai berikut :

1) Setiap PPID Pembantu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi;

2) Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya;

3) Setiap informasi divalidasi untuk menjamin keasliannya;

4) Terhadap setiap informasi, diberikan kode tertentu untuk mempermudah pencarian melalui metode pengkodean oleh masing-masing PPID Pembantu.

5) Setiap informasi yang bersumber dari PPID Pembantu dapat diakses oleh PPID Provsu untuk kepentingan pelayanan informasi.

 

c. Pengklasifikasian Informasi

Sesuai UU KIP, maka PPID Provsu mengklasifikasikan informasi dalam kategori sebagai berikut:

1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

PPID Provsu mengumumkan informasi publik secara berkala, meliputi :

- Informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Informasi mengenai laporan keuangan; dan

- Informasi lain yang diatur dalam UU KIP.

2) Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

PPID Provsu mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain :

- Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah dan kejadian luar biasa;

- Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri dan pencemaran lingkungan;

- Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

- Informasi tentang jenis, persebaran dan wilayah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

- Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

- Informasi tentang rencana gangguan terhadap kebutuhan layanan publik.

3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

PPID Provsu menyediakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi :

- Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan PPID Provsu.

- Informasi tentang operaturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Rencana kerja program/kegiatan,termasuk perkiraan anggarannya;

- Perjanjian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak ketiga;

- Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;dan

- Prosedur kerja pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

4) Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik karena alasan sebagai berikut :

- Menghambat proses penegakan hukum;

- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

- Mengungkap kekayaan alam Indonesia;

- Merugikan ketahahan ekonomi nasional;

- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

- Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

- Mengungkap rahasia pribadi;

- Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;

- Tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, maka PPID Provsu akan melakukan pengujian konsekuensi. Pengklasifikasian informasi dilaksanakan oleh Bidang Verifikasi dan Uji Konsekuensi yang ditetapkan oleh PPID Provsu yang selanjutnya disampaikan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik.

 

d. Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permohonan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka PPID Provsu melalui desk layanan informasi publik memberikan pelayanan dengan alur sebagai berikut :

1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP/Passport pemohon dan pengguna Informasi. Sedangkan bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotocopy akta pendirian dan/atau surat keterangan terdaftar pada lembaga yang berwenang serta fotocopy KTP/Passport pengurus yang mengajukan permohonan informasi.

2) Pemohon infornasi merinci dengan jelas informasi yang diminta pada formulir permintaan informasi;

3) Pemohon informasi merinci dengan jelas maksud dan tujuan penggunaan informasi pada formulir permintaan informasi.

4) Petugas informasi memeriksa formulir yang telah diisi dan memberi nomor serta tanggal permintaan informasi apabila telah sesuai ketentuan.

5) Pemohon informasi publik dan petugas informasi menandatangani formulir permintaan informasi.

6) Petugas informasi memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik apabila sudah sesuai dengan ketentuan.

7) PPID Provsu memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik.

8) PPID Provsu menyerahkan informasi diminta oleh pemohon informasi. Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori dikecualikan, PPID Provsu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan perundangan yang berlaku.

baganpelayanan

bagankeberatan

 

L. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dibuat untuk menjadi acuan/pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara (PPID Provsu) dalam memberikan pelayanan informasi kepada Pemohon Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

 

 

                                                                                                                                                        Medan, 1 September 2015

                                                                                                                                                        Sekretaris Daerah Provinsi

                                                                                                                                                        Selaku Atasan PPID Provsu

 

                                                                                                                                                                          dto

 

                                                                                                                                                        H. HASBAN RITONGA, SH

                                                                                                                                                        PEMBINA UTAMA MADYA

                                                                                                                                                        NIP. 19570617 197701 1 001

 

Tambahkan komentar


Kode keamanan
Refresh

© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara