Organisasi PPID Provinsi Sumatera Utara

Latar Belakang
Tugas PPID
Kewenangan PPID
Struktur Organisasi PPID Provinsi

Latar Belakang

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan informasi publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang (UU) Republik Indonesia (R.I.) No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah R.I. No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Derah; maka maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Februari 2014.

Dalam Peraturan Gubernur tersebut diatur antara lain tentang:

  1. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  2. Akses Informasi dan Dokumentasi
  3. Hak dan Kewajiban
  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  5. PPID Pembantu, dan
  6. Pemohon Informasi dan Dokumentasi

PPID bertugas mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi pada tingkat Provinsi, sedangkan pada setiap tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tugas yang sama dilakukan oleh PPID Pembantu. PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi, dengan susunan keanggotaan terdiri dari PPID, Atasan PPID, Sekretariat, dan Bidang-bidang.

Tugas PPID

Uraian tugas PPID adalah sebagai berikut:

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyrakat.

Kewenangan PPID

PPID memiliki kewenangan antara lain:

  1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Meminta dan memperoleh informasi dari PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional
  3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik, dan
  5. Menugaskan PPID Pembantu dan/ataupejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, dan memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Struktur Organisasi PPID Provinsi

 

 

Struktur-Organisasi-001

 

 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah

  Badan Kepegawaian Daerah

  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

  Badan Ketahanan Pangan

  Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

  Badan Lingkungan Hidup

  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

  Badan Penanaman Modal dan Promosi

  Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  Badan Pendidikan dan Pelatihan

  Badan Penelitian dan Pengembangan

  Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

  Dinas Bina Marga

  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

  Dinas Kehutanan

  Dinas Kesehatan

  Dinas Kesejahteraan dan Sosial

  Dinas Komunikasi dan Informatika

  Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

  Dinas Pemuda dan Olahraga

  Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

  Dinas Pendapatan

  Dinas Pendidikan

  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

  Dinas Perhubungan

  Dinas Perikanan dan Kelautan

  Dinas Perindustrian dan Perdagangan

  Dinas Perkebunan

  Dinas Pertambangan dan Energi

  Dinas Pertanian

  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  DPRD

  Inspektorat Daerah

  Kantor Perwakilan Jakarta

  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara

  Rumah Sakit Jiwa Daerah

  Rumah Sakit Umum Haji Medan

  Sekretariat Daerah

  Sekretariat DPRD

  Sekretariat KORPRI 

 

 

Tambahkan komentar


Kode keamanan
Refresh

© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara