Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 
 

Rabu, 25 September 2013

*FKPD Sumut Desak PLN Percepat Set Up Genset Sewaan
Atasi Krisis Listrik PT Inalum Pasok 120 MW

Medan, 24/9 - Aksi unjukrasa warga ke kantor PLN di berbagai tempat di Sumatera Utara, langsung disikapi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut mereka mendesak PLN mempercepat proses maintanance pembangkit juga set up genset sewaan dan meminta PT Inalum kembali memasok listrik 120 MW.

Sejumlah rekomendasi itu muncul dalam rapat FKPD Sumatera Utara di rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Utara Saleh Bangun, Selasa (24/9) pagi. Tidak hanya membahas masalah listrik coffee morning ini juga membahas kondisi keamanan Sumatera Utara seiring dengan meningkatnya aksi perampokan bersenjata api.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Sumut Saleh Bagun dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Burhaduddin Siagian, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI Sungkono, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Brigjen TNI Cucu Sumantri, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut A TH Pudjiwahono, Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Wakapolda Brigjen Pol Basaruddin, Wadanlantamal I Belawan Kolonel Marinir Dedi Suhendar, Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaludin Harahap dan beberapa ketua Fraksi DPRD Sumut.

Unsur FKPD Sumatera Utara menyayangkan lemahnya manajemen PLN sebagai pemegang monopoli setrum di Indonesia. Karena seharusnya sebagai pemain tunggal di bisnis listrik, PLN seyogyanya bisa memprediksi kebutuhan listrik masyarakat dengan kemampuan yang mereka miliki.

Krisis listrik bukan kali ini terjadi di Sumatera Utara, namun pernah terjadi pada 7 tahun silam dengan pokok masalah yang serupa yakni rusaknya mesin-mesin pembangkit berusia tua di Belawan. Maka sangat aneh jika PLN kembali terjerembab dalam masalah yang sama, padahal saat itu pemerintah pusat sudah membangun sejumlah pembangkit baru seperti PLTA Renun, juga Labuhan Angin.

FKPD menilai masalah listrik harus melibatkan pemerintah pusat sebagai regulator utama. Sebab pemerintah daerah memiliki keterbatasan dan wewenang. Dalam pertemuan ini terungkap, PLN saat ini sedang mulai men-set up mesin genset sewaan yang di datangkan dari luar negeri. Diharapkan solusi jangka pendek ini bisa segera mengakhiri byar pet di Sumatera Utara pada November mendatang.

Gubernur Sumatera Utara dalam rapat menuturkan, dari pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN) kondisi listrik di Sumatera Utara makin complicated karena PLN tidak bisa segera memasok setrum dari PLTU Pangkalan Susu ke pembangkit di Binjai untuk segera masuk sistem kelistrikan Sumatera Utara.

Arus listrik sebesar 2 x 220 MW seyogyanya sudah bisa didistribusikan per September lalu, namun terkendala karena pembangunan tower transmisi PLN di Padangtualang dan Gebang, Kabupaten Langkat terkendala warga yang menuntut ganti rugi cukup tinggi.

Akibat kondisi ini membuat pengujian dan penyetelan aliran listrik dari PLTU Pangkalan Susu ke dalam system kelistrikan Sumatera Utara jadi tertunda. Padahal jika PLTU Pangkalan Susu beroperasi sebesar 2 x 220 Megawatt otomatis akan bisa meringankan beban krisis listrik saat ini.

"Untuk mengatasi krisis listrik ini butuh kerjasama lintas sektor. Tak hanya pemerintah tapi juga masyarakat," kata Gubsu.

Untuk membantu krisis listrik saat ini, PT Inalum juga akan kembali memasok listrik (swap) sebesar 120 MW dari kemampuan 600 MW yang mereka miliki. FKPD tetap meminta masyarakat sabar dan tidak melakukan aksi-aksi anarkis menyikapi lemahnya PLN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Pelaku Masih di Sumut

Berkaitan dengan aksi perampokan toko emas yang terjadi dalam dua pekan terakhir, menurut Wakapolda Brigjen Pol Basaruddin para pelaku dan barang bukti masih berada di wilayah Sumatera Utara. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku perampokan toko emas di Medan, Batubara dan Batangkuis.

"Polisi masih menyakini pelaku dan barang bukti masih berada di wilayah hukum Sumatera Utara. Kepada masyarakat diharapkan berperan aktif untuk melaporkan kalau ada hal-hal yang mencurigaka," kata Basaruddin.

Rapat FKPD ini digelar setiap bulan guna membangun komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Dalam rapat dibahas berbagai isu-isu yang berkembang di masyarakat, dan untuk rapat FKPD selanjutnya akan digelar di rumah Pangdam I/Bukit Barisan.

(Humas Pemprovsu)-(Er)


Berita ini sudah dibaca sebanyak 201 kali
----------

5 PERINTAH HARIAN GUBSU

1. Perkokoh iman, Jaga Etika dan Perkuat Soliditas Korps Pegawai Negeri Sipil;

2. Junjung Tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, serta Pertahankan Netralitas;

3. Cintai Perkerjaan, Taat Prosedur, Patuhi Hukum dan Disiplin Waktu;

4. Ramah dan Bersahabat Dalam Melayani Masyarakat;

5. Hidup Bersahaja, Cintai Keluarga dan Menjadi Motivator di Tengah Masyarakat;
lakip
lakip
pergub pupuk

LINK TERKAIT

polri
indonesia
depdagri
mempan
kemkominfo
bappenas
kpu
lakip
bps
bkkbn
kip
dprdsu

CARI BERITA

 
 

©2003 - 2010 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprovsu. All right reserved. For any comments or questions please contact us