Peta Orientasi Provinsi Sumatera Utara, eks Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli
Gubernur Sumatera Utara Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi, bersama Pasukan Pengibar Bendera Provinsi Sumatera Utara.
Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ibu Hj. Evi Diana T. Erry Nuradi bersama Pasukan Pengibar Bendera Provinsi Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si. mengunjungi kediaman Gubernur Sumatera Utara ke-15 Masa Bakti Tahun 2006 - 2008, Drs Rudolf Matzuoka Pardede di Medan.
Gubernur Sumatera Utara Ir.H.T. Erry Nuradi, M.Si. menerima duplikat Bendera Merah Putih dari Pasukan Pengibar Bendera Provinsi Sumatera Utara di Lapangan Merdeka, Medan.
Upacara Peringatan ke-71 Detik Detik Proklamasi Republik Indonesia di Lapangan Merdeka, Medan
Gubernur Sumatera Utara Ir. H.T. Erry Nuradi menjadi Inspektur Upacara Peringatan ke-71 Detik Detik Proklamasi Republik Indonesia tahun 2016 Provinsi Sumatera Utara di Lapangan Merdeka, Medan
Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Provinsi Sumatera Utara
Gubernur Sumatera Utara Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si. usai mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Provinsi Sumatera Utara di Medan
Foto bersama Bupati dan Walikota se Sumatera Utara seusai pelantikan di Lapangan Merdeka, Kota Medan
Pelantikan Bupati dan Walikota se Sumatera Utara di Lapangan Merdeka, Kota Medan
Plt. Gubsu Bpk. Ir.H.T. Erry Nuradi melantik Bupati dan Walikota se Sumatera Utara di Kota Medan
Pelantikan Ketua TP. PKK Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara oleh TP. PKK Provinsi Sumatera Utara
Plt. Gubernur Sumut melihat pembuatan ulos, kain tradisional Sumatera Utara di Kabupaten Dairi
Tari Perang, salahsatu tarian tradisional suku Nias
Tari Cawan, salahsatu tarian tradisional Sumatera Utara
Panorama Danau Toba
Rumah Adat Batak
Air terjun Sipiso piso yang terletak di Kabupaten Karo.
Panorama Danau Toba
       
   ppid tpad  
  rpkd lakip  
  pengaduan jdih  
  kpk-2  
   lapor  
     

Berita Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Amnesti Pajak, Upaya Menggerakkan Ekonomi Secara Berdikari

31-08-2016

Amnesti Pajak, Upaya Menggerakkan Ekonomi Secara Berdikari

Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah berjuang untuk melepaskan ketergantungan terhadap bangsa lain. Untuk itu, upaya untuk mengonsolidasikan seluruh potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya ...

Baca selanjutnya...

Rumah Murah Untuk Rakyat

26-08-2016

Rumah Murah Untuk Rakyat

Jakarta - Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu...

Baca selanjutnya...

Pemprov Sumut Pelajari Restrukturisasi SKPD

24-08-2016

Pemprov Sumut Pelajari Restrukturisasi SKPD

Medan, 23/8 - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempelajari kemungkinan restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daer...

Baca selanjutnya...

Presiden Jokowi Berkunjung Ke samosir

22-08-2016

Presiden Jokowi Berkunjung Ke samosir

Samosir, 21/8 - Presiden RI, Joko Widodo menyempatkan waktu berkunjung ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, disela menyaksikan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba yang dipusatkan di Parapat Kabupa...

Baca selanjutnya...

Presiden Jokowi: Perluasan Pelabuhan Sibolga Selesai Akhir 2017

22-08-2016

Presiden Jokowi: Perluasan Pelabuhan Sibolga Selesai Akhir 2017

Sibolga, 20/8 - Perluasan pelabuhan Sibolga ditargetkan selesai akhir 2017. Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo pada acara groundbreaking Pelabuhan Sambas Sibolga, Sabtu, (20/8).  Diakui Jo...

Baca selanjutnya...

Kunker, Presiden Jokowi Nginap di Pulau Nias

22-08-2016

Kunker, Presiden Jokowi Nginap di Pulau Nias

Gunungsitoli, 19/8 - Pada kunjungan kerja perdananya di Kepulauan Nias, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginap di Kepulauan Nias. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Ny.Iriana yang didampingi Me...

Baca selanjutnya...

Tekad Kembali Penghasil Kelima Terbesar Beras

12-08-2016

Tekad Kembali Penghasil Kelima Terbesar Beras

Medan, 11/8 - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mengembalikan posisi daerah itu sebagai penghasil beras kelima terbesar nasional setelah tahun lalu turun menjadi keenam akibat produksi terga...

Baca selanjutnya...

BNN : Masyarakat Sumut Berisiko Tinggi Pengguna Narkoba

12-08-2016

BNN : Masyarakat Sumut Berisiko Tinggi Pengguna Narkoba

Medan, 10/8 - Angka prevalensi masyarakat yang berisiko terpapar narkotika di Sumatera Utara masih sangat tinggi sehingga harus ada upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih gencar. "Dilihat dari...

Baca selanjutnya...

Sumut Dapat Tambahan 69 Toko Tani Indonesia

11-08-2016

Sumut Dapat Tambahan 69 Toko Tani Indonesia

Medan, 10/8 - Sumatera Utara akan mendapatkan tambahan jatah 69 Toko Tani Indonesia pada tahun 2017 untuk memperkuat keberadaan 60 toko yang sebelumnya sudah dioperasikan sejak Mei 2016. "Pemprov Sum...

Baca selanjutnya...

Wujud Kerja Nyata Untuk Negeri melalui Inovasi

10-08-2016

Wujud Kerja Nyata Untuk Negeri melalui Inovasi

Jakarta, 10/16 - Peristiwa ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya puncak perayaan Hakteknas di pusatkan di daerah (Solo, Jawa Tengah) sejak Kementerian Riset dan Teknologi bergabung dengan ...

Baca selanjutnya...

Gubernur Minta Satpol PP Perhatikan HAM

09-08-2016

Gubernur Minta Satpol PP Perhatikan HAM

Medan, 8/8 - Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja memperhatikan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. "Prinsip kemanusiaan de...

Baca selanjutnya...

Pemprov Sumut-RRT Sepakati Kerja Sama Bisnis

08-08-2016

Pemprov Sumut-RRT Sepakati Kerja Sama Bisnis

Medan, 5/8 - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menandatangani nota kesepahaman dalam pembangunan sektor kelistrikan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu un...

Baca selanjutnya...

Perekonomian Sumut Semester I Tumbuh 5,34 Persen

08-08-2016

Perekonomian Sumut Semester I Tumbuh 5,34 Persen

Medan, 5/8 - Pertumbuhan ekonomi Sumut pada Semester I 2016 diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 meningkat 5,34 persen dibandingkan periode s...

Baca selanjutnya...

Presiden Joko Widodo : Laksanakan Empat Kunci Pengendalian Inflasi

05-08-2016

Presiden Joko Widodo : Laksanakan Empat Kunci Pengendalian Inflasi

Jakarta, 4/8 - Pemerintah dan Bank Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah VII (Rakornas TPID) pada Kamis, (4/8) di Jakarta. Pertemuan yang dibuka oleh Pres...

Baca selanjutnya...

Indeks Demokrasi Indonesia Sumut 2015 Meningkat

05-08-2016

Indeks Demokrasi Indonesia Sumut 2015 Meningkat

Medan, 3/8 - Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara pada tahun 2015 sudah semakin meningkat atau sebesar 69,01 dari skala 0 sampai 100. "Tetapi meski sudah naik 0,99 poin dibandingkan dengan indek...

Baca selanjutnya...

Bulog Pastikan Stok Gula Aman Untuk OP

05-08-2016

Bulog Pastikan Stok Gula Aman Untuk OP

Medan, 2/8 - Perum Bulog Sumatera Utara memastikan stok gula pasir aman dengan masuknya gula impor sebanyak 4.900 ton, ditambah sedang proses bongkar di Pelabuhan Belawan sejumlah 5.000 ton. "Stok am...

Baca selanjutnya...

Pemprov Sumut Ajukan Ranperda Retribusi Perpanjangan IMTA

02-08-2016

Pemprov Sumut Ajukan Ranperda Retribusi Perpanjangan IMTA

Medan, 1/8 - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada legislatif. Dalam rapat paripurna DPR...

Baca selanjutnya...

Gubernur Minta Daerah Prioritaskan Alokasi Belanja Modal

28-07-2016

Gubernur Minta Daerah Prioritaskan Alokasi Belanja Modal

Medan, 27/7 - Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi meminta pemerintah kabupaten/kota memberi prioritas alokasi belanja modal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan amanah Peraturan ...

Baca selanjutnya...

Gubernur Minta Daerah Sumut Punya Kalender Pariwisata

19-07-2016

Gubernur Minta Daerah Sumut Punya Kalender Pariwisata

Medan, 16/7 - Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi meminta pemerintah 33 kabupaten/kota di provinsi itu memiliki kalender wisata untuk bisa dijual dan menarik kunjungan wisatawan. "Kegiatan Merdan...

Baca selanjutnya...

Tol Kualanamu - Tebingtinggi Diharapkan Selesai Tepat Waktu

12-07-2016

Tol Kualanamu - Tebingtinggi Diharapkan Selesai Tepat Waktu

Medan, 8/7 - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta pembangunan Jalan Tol Kualanamu - Tebingtinggi selesai tepat waktu untuk mendorong pengembangan objek wisata Danau Toba. "Selesai tepat waktu p...

Baca selanjutnya...

Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah berjuang untuk melepaskan ketergantungan terhadap bangsa lain. Untuk itu, upaya untuk mengonsolidasikan seluruh potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia semakin intensif dilakukan. 

Para pendiri bangsa, salah satunya Bung Karno, menegaskan bahwa kekuatan utama bangsa ini adalah gotong royong. Perasan atau saripati dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah gotong royong.

Untuk itu, Pemerintah ingin membangkitkan kembali semangat gotong royong ini dalam bentuk yang paling nyata dan dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Amnesti Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan yang berdikari.

Pembangunan yang tidak mengandalkan kekuatan asing. Pergerakan ekonomi yang mengandalkan dan ditopang oleh kaki-kaki milik bangsa sendiri.

Amnesti Pajak merupakan instrumen yang dirancang oleh Pemerintah dengan tujuan untuk merepatriasi harta para Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini tersimpan atau tersebar di luar negeri.

Milik siapa? Ya milik warga bangsa ini! Sebagaimana istilahnya, repatriasi, program ini bertujuan untuk memanggil kembali dana-dana milik warga bangsa Indonesia yang tersebar di negeri-negeri manca.

"Panggilan" atas dana-dana yang disimpan di luar negeri untuk disimpan ke wilayah Republik, ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di tanah air, melalui beragam bentuk investasi yang ada di dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menciptakan instrumen-instrumen investasi yang menarik melalui berbagai macam kegiatan ekonomi, mulai dari pembangunan infrastruktur, kemaritiman, pertanian dan perkebunan, energi, dan sektor-sektor strategis lainnya.

Jadi, Amnesiti Pajak, pertama-tama harus ditempatkan sebagai upaya yang dibuat Pemerintah untuk membuka kesempatan bagi warga negaranya dalam membuka peluang usaha baru di dalam negeri.

Peluang usaha tersebut dengan demikian akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari repatriasi dana-dana milik WNI yang selama ini tersimpan di luar negeri, akan menaikkan daya beli masyarakat.

Naiknya daya beli akan melahirkan munculnya subjek pajak dan objek pajak baru. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

Oleh karena itu, Amnesti Pajak membuka kesempatan kepada setiap Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang selama ini belum tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, dengan membayar uang tebusan.

Jadi warga negara yang sebelumnya sudah patuh atau sudah tertib dalam urusan, tidak perlu khawatir. Negara/Pemerintah berterima kasih dan sangat menghargai untuk kepatuhan dan ketertiban para Wajib Pajak.

Pemerintah akan mengejar warga negara yg sebelumnya tidak patuh dan tidak bersedia untuk ikut amnesti.

Proses pelaporan melalui Amnesti Pajak ini dilindungi oleh Undang-undang, dan data-data yang diungkap tidak akan diperiksa kembali untuk kepentingan penyidikan pajak.

Pelaporan ini juga memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Amnesti Pajak bersifat PILIHAN. Boleh ikut, boleh juga tidak! Artinya merupakan HAK. Bukan merupakan KEWAJIBAN setiap Wajib Pajak.

Wajib Pajak dapat berbentuk Orang Pribadi atau Badan yang sudah memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh.

Masyarakat yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun DIBEBASKAN dari program Amnesti Pajak.

Wajib Pajak yang selama ini seluruh penghasilannya sudah disetorkan pajaknya (Pegawai swasta maupun negeri) TIDAK PERLU mengikuti program Amnesti Pajak.

Wajib Pajak yang sudah melaporkan seluruh harta perolehannya melalui SPT, juga TIDAK PERLU mengikuti program ini.

Jadi, Amnesti Pajak justru merupakan kesempatan yang tepat untuk merevisi SPT setiap Wajib Pajak yang belum sempurna atau ada harta perolehan yang harus dilaporkan tetapi belum dicatatkan dalam laporan SPT sebelumnya.

Jangka waktunya Amnesti Pajak berlaku sampai dengan 31 Maret 2017. Untuk itu, penting untuk segera memanfaatkan kesempatan program ini, sehingga setelah seluruh harta yang dimiliki diUNGKAPkan di depan Kantor Pajak, lalu diTEBUS dendanya yang sebesar 2%, Wajib Pajak yang mengikuti program ini dapat merasa LEGA.

Setelah program ini berakhir, maka akan dilakukan proses tindakan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dan pengenaan sanksi kenaikan berupa denda 200% dari pajak penghasilan yang tidak/kurang dibayar atas harta yang tidak dilaporkan atau sengaja disembunyikan. 

Dengan demikian, semangat program Amnesti Pajak adalah menyempurnakan dan memperbaiki kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak dengan benar.

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.pajak.go.id/amnestipajak atau telepon hotline Amnesti Pajak di 1500-745.

(TIM PKP)-(DT)

Tambahkan komentar


Kode keamanan
Refresh

© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara