Jokowi Bagikan 7.000 Sertifikat Tanah Kepada Warga di Pematangsiantar

Medan, 27/11Dalam rangkaian kegiatannya di Provinsi Sumatera Utara, Presiden RI Joko Widodo menutup kunjungan kerjanya di Kota Pematang Siantar. Dalam kesempatan itu, Joko Widodo membagikan 7.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Asahan, Tanjungbalai, Simalungun, Pematangaiantar, Labuhan Batu dan Humbanghasundutan di Alun-alun Haji Adam Malik kota Pematangsiantar, Senin (27/11/2017).Hadir dalam acara tersebut Menteri RI Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Gubernur Sumatera Utara Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah beserta para FKPD kota Pematangsiantar.

Jokowi pada kesempatan itu meminta kepada menteri ATR agar sertifikat tanah di seluruh Indonesia diberikan secepat-cepatnya kepada rakyat di Indonesia.

"Kenapa, karena setiap saya ke desa, ke kampung ke daerah keluhannya adalah apa, sengketa lahan, sengketa tanah, dimana mana. Bukan hanya di provinsi Sumatera Utara, di provinsi lain seluruh Indonesia juga sama. Ada individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan swasta. Benar ndak? kejadian seperti itu tidak boleh diterus-teruskan."Kata Jokowi.

Oleh karenanya, lanjut Presiden, saya perintahkan kepada Menteri Agraria/BPN Bapak Sofyan Djalil untuk menyelesaikannya. "Tapi yang belum selesai itu banyak sekali. Seluruh Indonesia seharusnya sudah bersertifikat sebanyak 126 juta bidang tanah harus sudah dikeluarkan. Tapi hingga 2016 akhir baru 46 juta bidang tanah. Banyak sekali masyarakat yang belum dapat sertifikat," sebut Jokowi. Lebih lanjut dikatakan Jokowi alasan dirinya mendesak percepatan sertifikat tanah agar masyarakat memiliki hak hukum atas tanahnya.

Untuk Sumatera Utara dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional dari 127 juta tapi baru 46 juta yang dapat. Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertifikat cepat selesai.

"Tahun ini target kita 5 juta, tahun depan 7 juta dan tahun depannya lagi 9 juta harus dikeluarkan,”ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah ribuan masyarakat yang hadir.“Ingat, sudah pegang sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang. Simpan baik-baik dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya BPN. Dan jangan gampang rusak,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat tanah yang sudah dimiliki masyarakat harus di simpan baik-baik. Bahkan kalau pun ada yang ingin “menyekolahkan” Jokowi berpesan agar uangnya dapat dipergunakan ke hal-hal yang positif seperti modal usaha.“Sertifikat ini bisa disekolahkan, bisa. Saya tahu karena saya sering turun ke desa dan kampung-kampung. Saya pesankan agar pakailah Bank yang agunannya rendah seperti KUR cuma 9 persen. Kalau minjam gunakan untuk modal usaha jangan buat yang lain,”harap Jokowi.

Jokowi berpesan persaudaraan di Indonesia jangan terpecah belah hanya karena persoalan politik. Memang kita sadari dengan wilayah yang cukup besar, dengan 714 suku tentu, dan dengan agama yang berbeda sangat rentan terjadi perpecahan. "Ada yang boru Siregar gak, saya kalau salaman sekarang ini, gak di Medan, gak di Siantar, di jalanan juga. Di Serdang Bedagai, kemarin salaman, Pak saya boru Siregar pak. Saya Nasution pak. Saya juga gak tau gak ngecek," kata Jokowi diikuti tawa dari masyarakat yang hadir.Alhamdulilah itulah negara kita Indonesia. "Jadi Saya titip jangan sampai kita ini pecah, persaudaraan kita retak, persatuan gara-gara masalah politik. Jangan. Ada pilihan bupati, walikota, Gubernur. Ataupun pilihan Presiden. Pilihlah yang menurut bapak ibu yang paling baik, terbaik, pilih. Coblos, sudah jangan sampai pilpres tiga tahun lalu di bawa-bawa. Sudah selesai itu. Kita saudara lagi. Kita cari nafkah jangan terbawa emosi," kata Jokowi.

Sebelumnya Menteri RI diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan bahwa pada hari ini menyerahkan 7.000 sertifikat tanah kepada masyarakat yakni masyarakat Pematangsiantar, Simalungun, Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Labuhan Batu dan Humbang Hasundutan. Namun yang menerima 6300 orang. "Dikarenakan beberapa orang menerima lebih dari satu sertifikat," ujar Sofyan Djalil.

 

(Humas Provsu)-(Riva)

Tambahkan komentar


Kode keamanan
Refresh

Indeks Berita

© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
© 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara